PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menandatangani akta jual beli dan pengambilalihan saham PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Langkah ini merupakan bagian dari proses pemisahan unit usaha syariah BTN (BTN Syariah) menjadi entitas tersendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa proses spin-off telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. BTN Syariah nantinya akan berdiri sebagai entitas baru dengan nama yang akan ditentukan langsung oleh Presiden, berdasarkan usulan dari BTN dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

“Proses spin-off BTN Syariah direncanakan rampung sekitar Oktober hingga November 2025. Setelah spin-off, BTN Syariah yang digabungkan dengan BVIS diharapkan menjadi entitas yang lebih besar,” ujar Nixon, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Baca Juga: BTN Resmi Akuisisi 100% Saham Bank Victoria Syariah Senilai Rp1,5 Triliun

Ia menambahkan, target jangka menengah dari bank syariah hasil spin-off ini adalah menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia.

“Kami sudah berjanji kepada Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi bank syariah terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama, dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah,” katanya.

Langkah pemisahan ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam aturan tersebut, unit usaha syariah wajib dipisahkan dari induk bank konvensional jika nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset induk atau paling sedikit senilai Rp50 triliun.

Baca Juga: BTN Gerak Cepat Urus Izin Spin Off BTN Syariah Usai Dapat Restu Presiden Prabowo

Per akhir 2023, aset BTN Syariah telah mencapai Rp54,28 triliun. Artinya, BTN memiliki kewajiban untuk melakukan spin-off paling lambat dua tahun sejak laporan keuangan tersebut, yakni sebelum akhir 2025.

Nixon memproyeksikan aset BTN Syariah akan tumbuh menjadi Rp65 triliun hingga Rp67 triliun pada Oktober 2025.

“Jadi nantinya dengan adanya bank syariah BUKU 2 yang baru, Indonesia akan punya ekosistem perbankan syariah yang lebih baik. Sebab market perbankan syariah ini besar, tidak mungkin hanya dilayani satu pemain saja,” ucapnya.

Untuk memenuhi kriteria sebagai bank BUKU 2, Nixon menjelaskan bahwa bank syariah baru akan membutuhkan modal awal sekitar Rp6 triliun. Modal tersebut berasal dari dana internal BTN sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun, nilai akuisisi BVIS sebesar Rp1,5 triliun, serta rights issue senilai Rp1 triliun yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Untuk memenuhi kategori BUKU 2 dan Capital Adequacy Ratio(CAR)-nya kita buat mirip dengan kondisi BTN hari ini, yaitu sekitar 18–19%, sehingga bank baru ini nantinya bisa langsung ekspansi,” tuturnya.