Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai-nya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan Edhy Prabowo dan berharap institusi tersebut menanganinya secara transparan, baik dan cepat.

"Kami percaya sepenuhnya KPK dalam menangani masalah ini secara transparan, baik, cepat, dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," kata Muzani dalam pernyataannya yang disampaikannya di akun Instagram resmi Partai Gerindra, Jumat.

Namun menurut dia, Gerindra berharap agar asas praduga tidak bersalah Edhy Prabowo tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Karena itu dia menilai, upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya menjernihkan persoalan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan.

"Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati dan upaya menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya menjernihkan persoalan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya kalangan kelautan dan perikanan atas peristiwa yang dialami Edhy Prabowo.

• ·Cair Bulan Depan! Cek Jadwal Lengkap Pembagian Dividen Rp1,05 Triliun BSI (BRIS)
• ·2025美国游戏设计学校排名
• ·Penjual Banyak, Tak Ada Antrean Pembeli Gas Elpiji 3 Kg di Jakarta Timur
• ·Hasil Liga 1: Tekuk Barito Putera, Persija Jakarta Bawa Pulang 3 Poin
• ·Oknum Paspampres dan 2 TNI Terancam Dipecat Atas Dugaan Penganiayaan Pemuda Asal Aceh Hingga Tewas
• ·Kebakaran di SMPN 188 Jakarta Timur Berawal dari Plafon Kantin
• ·50% Penjualan Nasional, Truk Listrik Diprediksi Akan Banjiri China di 2028
• ·RS Polri Serahkan Dua Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza ke Keluarga
• ·Lulus Seleksi Tahap II, Pansel Serahkan Lima Nama Calon Wakil Ketua DK LPS ke Prabowo
• ·Hidayat Nur Wahid Minta Mahfud MD Jangan Kebanyakan ‘Gimmick’ Soal RUU Perampasan Aset
• ·Kebakaran Lalap Permukiman Padat di Kemayoran, 543 Rumah Ludes Terbakar
• ·Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Mulai Juli 2025, Tak Termasuk Kategori Menengah ke Atas
• ·Wagub Riza Bantah Pemprov DKI Ada Kerja Sama dengan ACT Untuk Penyaluran Daging Kurban
• ·Sah! Prabowo Teken Aturan Soal Penghapusan Utang Macet UMKM, Petani, dan Nelayan
• ·Erick Thohir dan Heru Budi Hartono Bersinergi, Tingkatkan Pelayanan dan Fasilitas Publik di Jakarta
• ·SIG Masuk Bursa ESG Leaders, Satu