JAKARTA,quickq苹果下载 DISWAY.ID- Sistem pertahanan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul anggapan bahwa militer telah 'rusak' karena campur tangan politik. 

Namun, pengamat militer Khairul Fahmi menilai pandangan tersebut tidak hanya berlebihan.

BACA JUGA:Luhut Bantah Isu Prabowo Tegur Panglima Imbas Mutasi Letjen TNI Kunto Anak Try Sutrisno

BACA JUGA:TNI Tegaskan Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Tak Terkait dengan Sikap Try Sutrisno

Fahmi melihat ada dinamika hubungan antara militer dan politik dalam sistem demokrasi modern.

"Anggapan bahwa sistem militer atau pertahanan Indonesia ‘sudah rusak’ karena dicampuri urusan politik adalah pernyataan yang tidak hanya berlebihan, tetapi juga luput memahami konteks bagaimana militer bekerja dalam sistem demokrasi," ujar Khairul Fahmi saat dikonfirmasi, Selasa 6 Mei 2025.

Menurut Fahmi, TNI bukan institusi yang berada di ruang hampa, melainkan bagian dari sistem politik negara. 

Oleh karena itu, kebijakan pertahanan termasuk pengangkatan jabatan dan pengerahan kekuatan, merupakan hasil dari proses politik negara, bukan bentuk intervensi politik partisan.

BACA JUGA:Letjen Kunto Arief Batal Dimutasi dari Pangkogabwilhan I, Mabes TNI Tegaskan Tak Berkaitan dengan Try Sutrisno

Ia menegaskan bahwa politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah politik negara, yaitu kebijakan strategis yang dijalankan oleh pemerintahan sah berdasarkan konstitusi demi kepentingan nasional. 

Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto, sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi TNI, memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah kebijakan pertahanan nasional.

"Wajar jika beliau memercayakan posisi strategis kepada prajurit yang dianggap profesional dan mampu menyelaraskan diri dengan visi pemerintah. Itu bentuk supremasi sipil, bukan intervensi politik partisan," terangnya.

Fahmi juga menekankan bahwa kritik terhadap dugaan campur tangan politik dalam militer tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik Indonesia. 

Ia melihat era Prabowo sebagai momen korektif untuk memperjelas batas antara profesionalisme militer dan kepentingan politik praktis.

• 1
• 2
• »

• ·Satu Orang Jadi Korban Angin Puting Beliung Mengamuk di Bekasi
• ·Polda Metro Jaya Ajak Warga Ciptakan Suasana Damai Saat Pelantikan Kepala Daerah
• ·Alumni ITS Siap Kawal Isu Lingkungan Demi Pembangunan Berkelanjutan
• ·Permintaan Tinggi, Pemprov DKI Tambah Armada untuk Mudik Gratis 2025 Jadi 293 Bus
• ·Viral Wisatawan Batal ke Pantai Bira Sulsel Gara
• ·2025THE世界最好的建筑大学排名
• ·Kejaksaan Agung Tetapkan Anggota Komisi I DPR RI Jadi Tersangka, Ini Kasusnya
• ·Emrus Sarankan Tak Ada Salahnya Endar Datangi Firli untuk Minta Maaf
• ·Offer大爆炸丨5分钟get被伦时pick的作品集的小秘密
• ·Ini Jenis Kopi Terbaik untuk Panjang Umur Menurut Ahli
• ·KPK Dalami Dua Saksi Terkait Transaksi Keuangan Tersangka Dugaan Korupsi PT Taspen
• ·Pemprov DKI Siap Ciptakan 500 Ribu Lapangan Kerja bagi Lulusan SMA dan Sarjana
• ·Ramai Obat Sakit Kepala Berisiko Picu Anemia Aplastik, BPOM Buka Suara
• ·7 Efek Menakjubkan Makan Buah Naga Setiap Hari
• ·5 Kebiasaan yang Bisa Membuat Tagihan Listrik Bengkak!
• ·Komitmen Bisnis Hijau dan Berdayakan Nelayan, PIS dan Anak Usaha Raih Tiga Penghargaan Bergengsi