SuaraJakarta.id - Ketua DPP PKB Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi,quickq官网下载苹果手机 Ahmad Iman Syukri menyayangkan adanya kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh Aksi Tanggap Cepat (ACT)—yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.

Iman juga menyoroti kabar tingginya gaji pimpinan ACT yang sempat mencapai Rp 250 juta per bulan.

Menurutnya, sebagai lembaga sosial ACT seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan memperbanyak bantuan bagi yang terdampak bencana. Bukan sebaliknya memanjakan para petingginya dengan gaji fantastis dan fasilitas mewah.

"Sebagai lembaga sosial terlalu berlebihan gaji para pejabatnya mencapai ratusan juta per bulan. Jika lembaga tersebut dibangun untuk membantu sosial-kemanusiaan, mestinya memperbanyak bantuan kepada masayrakat terutama yang terdampak bencana," tegasnya, dikutip dari Times Indonesia—jejaring Suara.com—Kamis (7/7/2022).

Baca Juga:Bermodal Hasil Analisis PPATK, Bareskrim Telisik Aliran Dana ACT

Iman juga menyesalkan adanya dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT. Sebagai lembaga pengelola dana yang diperuntukkan masyarakat umum, terutama dalam penanggulangan bencana, semestinya ACT berhati-hati dalam penggunaan dana yang dikumpulkan dari para donatur tersebut.

"Dari awal pengumpulan, pengelolaan hingga penggunaan dana itu seyogyanya ACT menghitung betul agar pemanfaatan dana tersebut dirasakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada lembaga serupa agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang dikumpulkan dari para Dermawan untuk bantuan kemanusiaan.

"Kami berharap semua lembaga sosial serupa agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana umat. Jangan sampai bantuan sosial yang menjadi misi lembaga sejenis ACT ini hanya menjadi simbol belaka dan hanya untuk memancing para donatur. Karena sumbangan itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pengelola untuk sebanyak-banyaknya membantu masyarakat," pungkas Iman.

ACT belakangan memang tengah menjadi perbincangan publik terkait dugaan penyelewengan dana umat yang dikelolanya sejak 2005 silam.

Baca Juga:PPATK Catat Selama 2014-2022 ACT Terima Dana Asing Senilai Rp64 Miliar

Isu itu mencuat setelah diberitakan di salah satu media nasional pada Sabtu, (2/6/2022) lalu, setelah pendiri sekaligus pimpinan ACT, Ahyuddin, mengundurkan diri pada Januari lalu.

Gaji Petinggi ACT

Dugaan adanya penyalahgunaan dana umat ini sebelumnya diungkap oleh majalah Tempo. Setelah kasus itu diketahui publik, dokumen yang menyatakan gaji fantastis para petinggi ACT pun tersebar luas.

Saat Ahyudin menjabat Presiden ACT misalnya, disebut dalam majalah Tempo memperoleh gaji Rp 250 juta setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior vice presidentdigaji Rp 200 juta per bulan, vice presidentRp 80 juta, dan direktur eksekutif Rp 50 juta.

Selain itu, masih berdasar laporan majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai President ACT juga disebut mendapat fasilitas mewah berupa kendaraan Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV.

Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah.

• 1
• 2

• ·英美知名艺术设计类大学排名一览表
• ·LPS Travel Fair 2024 Digelar di 4 Kota, Tawarkan Destinasi Gaya Gen Z
• ·Himperra Akan Bahas Rumah Subsidi Backlog dan Minta Hidupkan Kementerian Perumahan di Konggres ke
• ·Batam Lokasi Strategis Pengembangan Budidaya Lobster
• ·动漫设计专业留学有哪些好的大学？
• ·Alasan Jokowi Tunjuk Nawawi Pomolango Gantikan Firli Bahuri
• ·Kisah Traveler 'Bokong Besi', Keliling Dunia Cuma Habiskan Rp56 Juta
• ·DPRD DKI Terlambat Jadwalkan Pembahasan APBDP 2022, Ketua Komisi A: Tanya Pimpinan
• ·艺术类研究生出国留学择校指南！
• ·Olah TKP Kebakaran Kubah Masjid Jakarta Islamic Center, Polisi: Kondisi di Dalam Masih Panas
• ·Bawa Ganja Kering Siap Hisap, Polisi Ringkus 3 Tukang Parkir di Kebon Jeruk
• ·FOTO: Ribuan Boneka Beruang Kenang Kematian Anak
• ·Bawaslu Resmi Gandeng Tiktok, Untuk Jaga Netralitas Pemilu 2024
• ·Pastikan Sektor Perikanan Tetap Produktif, KKP Gencar Promosi dan Perluas Pasar
• ·Punya Dampak Luas, APSENDO Peringatkan Bahaya Penghapusan Impor Ethanol Tanpa Seleksi
• ·Asik, Pekerja di IKN Tidak Kena Pajak PPh 21