Ramai Hukuman Mati buat Koruptor, Komnas HAM: Enggak Ada Korelasi...
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana.
Salah satunya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Padahal, kata Taufan, tidak ada korelasi yang pasti antara penerapan hukuman mati dengan efek jera yang ditimbulkan.
Baca Juga: Ngeri Banget! Akhir Manuver Moeldoko: Demokrat Terbunuh, Mati di Tangan Pejabat!
"Tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/3/2021).
Taufan menilai vonis hukuman mati bukan solusi yang tepat untuk memberantas korupsi. Hal itu dikarenakan, hukuman mati tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan norma hak asasi manusia.
Menurut dia, Indonesia tidak saja dinilai dari seberapa kuat membangun sistem pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi, tetapi juga akan dinilai seberapa jauh memiliki komitmen kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia.
Menurutnya, hidup adalah hak paling mendasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin oleh konstitusi.
"Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia, dalam berbagai kajian PBB menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati," tuturnya.
Taufan memaparkan, di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius yakni pelanggaran HAM yang berat yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Sedangkan tindak pidana korupsi tidak termasuk.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
-
Mantan Anggota DPRD yang Jadi Bandar Sabu Dituntut Hukuman MatiQuickQ收费价目表—透明、高效,打造您的数字化服务新体验快速下载QuickQ:轻松获取iOS版的完美体验体验智能生活,从“quickq官网正版下载”开始Ditanya soal Masih Punya Utang, Edhy Prabowo: Emang Salah?快速提升效率,轻松管理一切——QuickQ官方下载电脑版全方位指南如何让QuickQ永久免费:你必须知道的技巧和策略快速下载QuickQ,解锁更多iOS便捷功能Update COVID快速掌握数据分析的未来——“quickq测试版”带你进入全新智能时代
下一篇:Menyangkut Marwah Polri, ISESS Desak Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Dituntaskan
- ·IPO Diwarnai Rumor Mau Dijual ke Coinbase, Ini Kata Circle
- ·QuickQ电脑版安装教程,让你的通讯更高效
- ·发现社交新风潮,快速提高效率——QuickQ苹果版官方震撼来袭!
- ·快速下载QuickQ苹果版,畅享无限便捷体验
- ·Formula E Telan Dana Rp4,8 T, Wakilnya Anies Lantang Membantah, Malah Nantang PDIP Beberkan Bukti
- ·快速体验智慧生活——QuickQ苹果app下载,带你走进全新便利时代
- ·QuickQ电脑版更新后没网?一文帮你轻松解决问题!
- ·Quickq下载加速器官网:让你畅享极速下载体验
- ·Legislator PSI Sebut Anies Ingkar Janji Terkait Tidak Cabut Pergub Penggusuran
- ·QuickQ官方APK:开启智能支付新篇章,快人一步,畅享生活
- ·QuickQ一个月多少钱?让你花最少的钱,享受最优质的服务!
- ·快速提升工作效率,QuickQ官网软件iOS版全新上线!
- ·Ini Perkembangan Kasus 'Koboi Belagu' Mantan CEO Restock ID
- ·快速下载QuickQ安卓英文版,畅享极速搜索与智能推荐体验
- ·快区加速器官网——让您的网络畅通无阻,轻松体验极速上网
- ·快速充值,畅享知乎:让你的知识之旅更轻松
- ·APGAI Prihatin Atas Tuntutan PKPU Terhadap Centro & Parkson Departemen Store
- ·快速提升工作效率,QuickQ苹果版下载vqn,助你高效办公
- ·QuickQ官网下载地址:开启你的智能聊天新时代
- ·快速提升效率!QuickQ最新版官方下载,带你畅享高效生活!
- ·Warga Australia Usul Ganti Nama Pantai Chinamans karena Dinilai Rasis
- ·快速体验,尽在QuickQ最新官网iOS应用!
- ·www.quickq.cn——让数字生活更简单、智能的科技平台
- ·快速上网,畅享网络世界——quickq加速器官方
- ·Kereta Tertahan Gara
- ·快速获取快捷服务——探索QuickQ官网入口,轻松享受高效服务体验
- ·Korupsi Bansos Covid
- ·QuickQ苹果下载教程:轻松一步,尽享极速体验
- ·快速提升工作效率的利器——quickqiOS版全新上线!
- ·发现“quickq加速器”最新官网,让网络畅行无阻
- ·Hari Ini Roy Suryo Kembali Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Meme Stupa Borobudur
- ·如何轻松充值QuickQ,享受畅快体验!
- ·快速获取高效沟通!QuickQ官网安卓下载,让交流更简单
- ·QuickQ中文叫什么名字?快来了解这款新颖的智能助手!
- ·Titik Balik Bripka Ricky Rizal Melawan Skenario Ferdy Sambo, Keluarga Menangis Memintanya Jujur
- ·如何在苹果手机上安装QuickQ:让你的应用更高效