Uni Eropa memberikan sinyal bahwa pihaknya akan mencapai kesepakatan untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah. Hal ini seiring dengan upaya negara tersebut untuk pulih usai perang saudara di Timur Tengah.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan harapannya bahwa negara-negara anggota euro akan mencapai kesepakatan untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah. Ia khawatir bahwa krisis berkepanjangan dalam negara itu bisa memburuk seperti yang terjadi di Afghanistan.

Baca Juga: ECB: Tiga Risiko Besar Mengancam Ekonomi Uni Eropa di 2025

“Terkait Suriah, saya berharap kita akan menyetujui pencabutan sanksi ekonomi hari ini,” kata Kallas, dilansir dari Reuters, Rabu (21/5).

Ia memperingatkan bahwa blok euro harus memberikan kesempatan kepada Suriah. Hal tersebut untuk menstabilkan kondisi domestik negara tersebut atau menghadapi risiko ketidakstabilan jangka panjang.

“Sudah jelas bahwa kami ingin menciptakan lapangan kerja dan sumber penghidupan bagi masyarakat (Suriah), agar negara itu bisa menjadi lebih stabil,” ungkap Kallas.

Adapun Uni Eropa dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah politik untuk mencabut sanksi ekonomi, namun tetap memperkenalkan langkah-langkah terhadap pelanggar HAM.

Baca Juga: Temui Ahmed al-Sharaa, Trump Ingin Suriah Normalisasi Hubungan dengan Israel

Uni Eropa sebelumnya telah melonggarkan sanksi dalam sektor energi, transportasi, dan rekonstruksi, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Suriah. Namun, blok euro menilai bahwa langkah tersebut masih belum cukup untuk mendukung transisi politik dan pemulihan ekonomi di Suriah.

• ·Daftarkan Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimis Partainya Jadi Peserta Pemilu 2024
• ·Namanya Bakal Diganti Jadi Rumah Sakit Internasional, Pramono: RSUD Mengecilkan Diri Sendiri
• ·Puan Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI yang Terdampak Konflik India
• ·Habiburokhman Pasang Badan, Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB di Kasus Meme Prabowo
• ·Nama Perusahaan Dicemarkan, Bos Infiniti Wahana Akan Tempuh Jalur Hukum
• ·LBH Jakarta Kritik Rencana Pramono Pasang CCTV di Permukiman: Hak Privasi Warga Terancam
• ·Masih Sering Makan Mi Instan Pakai Nasi? Ini Risikonya ke Tubuh Kamu
• ·Jaga Ekosistem Laut Tetap Lestari, Ini Aksi Nyata BRI Menanam
• ·6 Rekomendasi Suplemen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
• ·AHY Buka Konsultasi Regional Kementerian PU 2025, Soroti Empat Prioritas Infrastruktur
• ·Simak Panduan Cara Cek NIP PPPK dan CPNS 2025 Lewat ASN Digital BKN
• ·Bali, Manado, Kalimantan Dipadati Wisatawan Selama Libur Waisak, Ini Jalur Tol Paling Macet
• ·Pemprov DKI Banding Putusan PTUN soal UMP 2022, Wagub Riza: Untuk Kepentingan Semua
• ·Habiburokhman Pasang Badan, Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB di Kasus Meme Prabowo
• ·Diskon Hari Kartini, Tarif Rp1 Transjakarta untuk Wanita Pada 21 April Besok
• ·Komisi I DPR Desak Pemerintah dan TNI Evaluasi Prosedur Pemusnahan Amunisi Imbas Ledakan di Garut