Dalam sepekan terakhir, rumor pergantian Kapolri kembali menjadi perbincangan publik. Sekjen KKP Komjen Rudy Heriyanto dan Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko digadang-gadang bakal menjadi pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, rumor pergantian Kapolri juga sempat menyeruak saat peralihan tampuk kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun perlahan menghilang seiring degan dipertahankannya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, rumor pergantian Kapolri kali ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang resah dengan komitmen dan sepak terjang Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas kejahatan.

"Kejahatan yang selama ini berada di zona aman dan nyamannya, di zaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semuanya ditumpas tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat penjahat menjadi gerah dan resah sehingga menginginkan pergantian Kapolri," kata R Haidar Alwi, Selasa (3/6/2025).

Jika diamati, katanya, rumor pergantian Kapolri muncul sesaat setelah Polri merilis penangkapan terhadap lebih dari sepuluh ribu preman hanya dalam kurun waktu 25 hari. Mulai dari preman jalanan, preman berseragam ormas hingga preman yang bersembunyi di balik rapihnya setelan dasi dan jas.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Sebab, baru di zaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lah, kejahatan yang selama ini tak tersentuh diberantas bahkan yang terafiliasi dengan partai besar, ormas raksasa dan dekat dengan kekuasaan sekalipun.

"Kita ingat bagaimana salah satu pimpinan parpol besar berkali-kali ingin menemui Kapolri saat ada kadernya yang tersandung kasus hukum di KPK. Bagaimana KPK berani menggeledah rumah sejumlah pimpinan ormas besar yang selama ini tak tersentuh. Di KPK itu ada penyidik Polri. Betapa banyak anggota ormas yang dekat kekuasaan ditangkap oleh Polri karena aksi premanisme. Itu semua menandakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bisa diintervensi, diintimidasi dan tidak kenal kompromi terhadap kejahatan," papar R Haidar Alwi.

Selain kejahatan itu sendiri, pihak-pihak yang mendukung rumor pergantian Kapolri disinyalir merupakan kelompok yang menaruh dendam terhadap Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok tersebut selama ini menentang keputusan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan pejabat-pejabat warisan rezim Jokowi, tak terkecuali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Motif lain di balik rumor pergantian Kapolri yakni sebagai media "cek ombak" untuk mengetahui respon publik terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dan secara tidak langsung tingkat popularitas calon pengganti yang namanya digadang-gadang secara sengaja atau dijadikan kambing hitam.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati di Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 Jadi Harmoni Kebangsaan di Gedung Pancasila

Baca Juga: Era Prabowo Butuh Dana Infrastruktur Tiga Kali Lipat dari Jokowi, Investasi Swasta Dibuka Lebar

"Yang pasti belum ada pernyataan resmi dari Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam mengusulkan pergantian Kapolri kepada DPR. Lagi pula, belum ada alasan konkret untuk melakukan pergantian Kapolri karena kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sarat prestasi yang diakui di dalam negeri bahkan oleh dunia," pungkas R Haidar Alwi.