Moeldoko Jelaskan Dasar Program Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah
JAKARTA,quickq苹果手机下载 DISWAY.ID--Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui iuran potongan gaji karyawan terus menjadi perbincangan khalayak
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan dasar diperluasnya kebijakan Tapera tersebut.
Ia menjelaskan awalnya program Tapera ini perpanjangan dari Badan Perimbangan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA:Apindo dan KSBSI Minta Pemerintah untuk Kaji Ulang Iuran Wajib Tapera
Namun, melihat data yang dimiliki pemerintah, akhirnya program tersebut diperluas hingga ke pihak swasta.
"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Oleh karena itu, kata Moeldoko, pemerintah akhirnya mencari solusi agar masyarakat yang belum memiliki rumah tersebut bisa terealisasi ditengah adanya inflasi.
"Untuk itu kita berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu ga seimbang. Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa walaupun terjadi inflasi bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya," ungkapnya.
BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tapera Program Gotong-royong: Dalam Bahasa Agama Namanya Ta'awun, Saling Membantu
"Caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS yang setengah persen untuk ASN itu, itu untuk pemerintah. Setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta, itu pemberi kerja memberikan pembiayaan," lanjutnya.
Ia pun menegaskan aturan seperti ini juga telah dijalankan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan lainnya.
"Masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan bukan hanya Indonesia mengatur, pemerintah di berbagai negara juga jalankan skema seperti ini, di Singapur, Malaysia ada, di beberapa negara lain juga ada. menurut saya sih tugas negara," tutupnya.
(责任编辑:探索)
- ·Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Bareskrim Beri Petunjuk Polda Jabar
- ·30.878 personel Polisi Bakal Pindah Secara Bertahap ke IKN
- ·Catat Tips Olahraga ala Ariel NOAH Ini, Katanya Tak Perlu yang Berat
- ·Kemenkes: Kematian Akibat DBD Naik Hampir 3 Kali Lipat Dibanding 2023
- ·Ellipse Projects Gandeng Kemenhan RI, Garap Proyek Rp4 Triliun di Sektor Kesehatan
- ·Turis asal Indonesia Kembali Jadi yang Terbanyak Kunjungi Singapura
- ·Mantan Ketum AMK Deklarasi Forum PPP Pendukung Prabowo
- ·Tarif Tol JORR Sama, Alasannya 'Masuk Akal'
- ·Kakorlantas Buka Peluang Akan Jerat Pihak PO hingga Karoseri dalam Kecelakaan Bus di Subang
- ·Dewan Desak Kemenaker Cek Izin Pabrik Kembang Api
- ·Jimly Sebut Direktur Penyidikan Harusnya Patuh ke Pimpinan
- ·NYALANG: Jalan Panjang Perlawanan
- ·KPK Stop Pengusutan Kasus Korupsi Usai Lukas Enembe Meninggal Dunia
- ·Waspada Modus Penculikan Turis di Thailand, Polisi Ikut Terlibat
- ·Jamaah Ini Rela Nabung Belasan Tahun, Eh Dibohongi First Travel
- ·Mabes Polri Pastikan SPDP 2 Pimpinan KPK Benar Adanya
- ·Mau Dilantik jadi Walikota, Rahmat Effendi Sudah Bikin Susah Warga Bekasi
- ·KPK Belum Berani Tahan Setnov, Kenapa?
- ·Komisi III DPR Panggil Pimpinan KPK, Jubir Sebut Agus cs Lagi Sibuk
- ·KLHK Akui Belum Terima Pelimpahan Kasus Penembakan Burung Kuntul